HADIRI PEMBUKAAN KONGRES HIMAPOL INDONESIA III KAPOLRESTA JUGA IKUT BICARA

WhatsApp-Image-2017-09-28-at-20.54.31.jpeg

Tribratanesbandaaceh – Kapolresta Banda Aceh hadiri Kongres Himapol Indonesia III mengangkat isu local wisdom Aceh dalam bingkai NKRI bertemakan “Penguatan politik lokal dan desentralisasi politik” di Gedung AAC Dayan Dawood, Koplema Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh kamis, 28/09/2017.

Kegiatan yang dihadiri oleh Dr. (H.C) Zulkifli Hasan, SE, MM (Ketua MPR RI), Drs. Kamarrudin Andalah (Asissten I Setda Aceh), Kolonel Inf. Tatan Hardiyanto, SIP (Pa Ahli Bid Sosbud), Drs. Zainal Arifin (Wakil Walikota Banda Aceh), Kombes Pol T. Saladin, SH (Kapolresta Banda Aceh), Muslim Aiyub, SH (Anggota DPR RI F. PAN), Drs. Sulaiman Abda (Wakil ketua 1 DPRA Aceh, Ketua Ikatan Keluarga Alumni Unsyiah), Dr. Ir. Hizir Sofyan, MT (Wakil Rektor I Unsyiah), H. Fachru Razi, S.IP, MIP (Anggota DPD RI Asal Prov. Aceh), Drs. H. Akhmad Muqowan (Ketua Komite 1 DPD RI), Prof. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS (Gubernur IPDN Kementerian Dalam Negeri) , Prof. Dr. Djohermansyah Johan, MA (Pakar Otonomi Daerah), Eko Sulistiyo (Staf Presiden Deputi IV Bidang Komunikasi Politik), Tarmizi (Partai PNA, perwakilan parlok Aceh), dan Para perwakilan dari mahasiswa Fakultas FISIP seluruh Indonesia.

Dalam Sambutan Rinaldi (ketua Umum Himapol Indonesia) ”Perjuangkan kami adalah perjuangan rakyat, tentang karnaval kebodohan yang membuat kita terlena, mari kita maju karena dunia semakin tua, maka dari itu kita membuat kegiatan kongres ini agar menjadi yang terbaik.
Dr. Ir. Hizir Sofyan, MT (Wakil Rektor I Unsyiah), menyampaikan selaku Pimpinan Unsyiah sangat apresiasi kepada Himapol Unsyiah yang membuat kongres serta menjadi tuan Rumah dibtahun ini, Unsyiah yang lahir pada tahun 1961, dan pada tahun 2016 lalu kita mendapat Akreditas A, kebanggaan ini sangat penting untuk seluruh mahasiswa.
Kami paham bahwa kongres yang ke 3 ini melibatkan 1.500 mahasiwa, dan dengan adanya kongres ini kita bisa mengetahui hak-hak bagi rakyat Aceh, bukan hanya pembangunan tapi kesejahteraan rakyat, konflik yang panjang selama 30 Tahun membuat aceh bisa bangun kembali.
Kepada pemuda agar berjuang untuk rakyat, sejarah telah membuktikan masyarakat Aceh yang tidak pantang menyerah dan dipandu oleh Iman dan kerja keras, untuk bisa maju seperti sekarang ini.
Diharapkan kongres ini mampu memberikan penyadaran hak-hak kekhususkan Aceh sehingga membawa semangat baru bagi Aceh dan Indonesia. Terlebih lagi Aceh pernah mengalami masa suram saat konflik berkepanjangan dan musibah tsunami.
Dengan kekhususan yang dimiliki, Aceh kembali meraih harapan sehingga dapat kembali bangkit dan memulai pembangunan. kekhususan Aceh sangat penting sebab berdampak bagi pembangunan, serta meningkatkan sumber daya alam dan manusia dan Kesempatan masih terbuka bagi Aceh untuk lebih baik ke depan. Terlebih Aceh telah menunjukkan patriotik dan semangat tidak putus asa dari setiap masalah yang dihadapi.
Gubenur Aceh Irwandi Yusuf yang di wakili oleh Drs. Kamarrudin Andalah (Asissten I Setda Aceh) juga menyampaikan kepada Pengurus Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMAPOL) Indonesia yang telah memilih Aceh khususnya lagi Fakultas Fisip Unsyiah sebagai tuan rumah penyelenggaraan kongres ini, mudah-mudahan seluruh rangkaian kegiatan Kongres berjalan sukses sehingga HIMAPOL mampu menyusun program kerja yang terbaik dalam rangka mengembangkan bakat dan kemampuannya para mahasiswa dalam ilmu-ilmu politik. untuk itu, saya mengucapkan Selamat Datang kepada para tamu kami dari luar Aceh. Mudah-mudahan kehadiran saudara-saudari di Provinsi Aceh dapat menambah semarak kongres ini.
Sebagaimana kita ketahui, HIMAPOL merupakan wadah berhimpunnya mahasiswa ilmu politik di Indonesia dalam rangka pengembangan kepribadian dan keilmuan sebagai modal bagi pembentukan generasi yang bertakwa, memiliki Idealisme, serta siap mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Salah satu misi HIMAPOL adalah menumbuh kembangkan kepekaan sosial dan sikap kritis mahasiswa sebagai Social Control dan Agent of Change melalui berbagai program yang konkrit, terukur dan terpercaya.
Kongres ini adalah salah satu wadah bagi HIMAPOL dalam penyiapan arah gerak organisasi ke depan. Seperti biasa, dalam setiap Kongres, HIMAPOL selalu membahas berbagai isu terkini tentang perkembangan politik di Tanah Air. Dan sungguh sebuah kebanggaan bagi kami, sebab pada kongres kali ini, HIMAPOL secara khusus membahas topik dengan tema Local Wisdom Aceh dalam Bingkai NKRI.
Pemilihan tema ini tentu tidak hanya bermanfaat untuk Aceh, tapi dapat pula menjadi acuan bagi seluruh Indonesia dalam mengembangkan kearifan lokal sebagai bagian dari jati diri bangsa. Mudah-mudahan paparan para ahli dapat memperkaya wawasan mengenai hal itu, sehingga kearifan lokal kita tetap terjaga.
Berkaitan dengan kearifan lokal ini, saya ingin menceritakan sedikit bagaimana budaya Aceh di masa Orde Baru tatkala Pemerintah yang berkuasa di kala itu mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Undang-Undang ini mengharuskan semua desa di Indonesia menjadi satu warna. Akibatnya local wisdom yang ada di masyarakat menjadi tergerus.
Situasi itu mulai berubah di masa reformasi, di mana kemudian Pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Aceh. Setelah perdamaian Helsinki, pengakuan terhadap lembaga adat menemukan jati dirinya setelah lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Dengan kembalinya status kemandirian gampong di Aceh, maka proses demokrasi berjalan lebih baik. Apalagi setelah lahirnya sejumlah qanun tentang lembaga adat, masyarakat di Aceh semakin berperan dalam membangun sistem tingkat gampong. Dengan peran itu, masyarakat gampong kini telah bisa menampilkan karakteristik demokrasi di daerahnya. Bahkan Pemerintah Aceh berkeyakinan, jika ingin membangun Aceh, harus dimulai dari gampong sebab gampong adalah pusat peradaban masyarakat.

Dr. (H.C) Zulkifli Hasan, SE, MM (Ketua MPR RI), juga ikut angkat bicara Bangsa itu bisa maju kalau bangsa punya ilmu, tanpa ilmu bangsa tidak akan maju, semua mahasiswa disini mahasiswa elit dan kalian semua beruntung dan mempunyai kesempatan untuk merubah Negara dan bangsa ini menjadi lebih baik, oleh karena itu bersyukurlah.
Bangsa itu bisa menjadi besar kalau tida ada saling percaya, senasib dan sepenanggungan, bukan seperti Korupsi yang sering kita dengarkan saat ini.
Keadilan, kesamaan, kesetaraan kepada seluruh Rakyat Indonesia, dangsa yang mengabaikan ahklak, nilai-nilai agama maka Negara akan hancur, kebutulan pas seperti yang kita alami sekarang, seperti anak-anak yang melawan orangtua.
Oleh karena itu, mari kita kembali ke Pancasila, karena pancasialah yang bisa menyatu dan membuat Negara ini bisa maju dan damai, bukan seperti yang kita alami sekarang ini serasa seperti maju-mundur.
Pancasila adalah alat pemersatu bukan pemecah belah, menolak paham anti tuhan dan jelas itu merupakan Komunis yang bertentangan dengan ideologi kita, kita adalah Negara yang bertuhan, oleh karena itu menolak anti tuhan berarti menolak pancasila oleh sebab itu silahkan nonton Flim G30S/PKI, kalau tidak mau nonton silahkan baca buku sejarah tentang pengkhianatan G30S/PKI.
Melaksanakan ajaran agama dengan benar dan mejalakan agama dengan benar itu NKRI itu Pancasila, namun untuk apa kita ribut sesama masyarakat Indonesia meski berbeda agama, karena negara kita sudah mempunyai Pancasila yang sangat jelas dalam tatanan aturannya.
Negeri ini bersumpah untuk melindungi tumpah darah semua Rakyat Indonesia maka itulah “Pancasila” dan Pancasila adalah tertingg serta tidak boleh di tentang, kita bersatu kita berdaulat, kita adil dan kita sejahterah.
Kapolresta Banda Aceh Kombes Saladin saat di temui tim tribrata Juga menyampaikan” kegitan ini sangat baik bagi mahasiswa khususnya Aceh, Peran besar dan pengaruh negara adalah mahasiswa oleh karena itu mari semua mahasiswa Indonesia bangkit untuk berjuang demi NKRI untuk masyarakat Indonesia”

Saladin juga menambahkan Pancasila sebagai Dasar Negara berarti Pancasila menjadi dasar mengatur penyelenggaraan negaragan seluruh warga negara Individu Pancasila sebagai ideologi negara, dapat dimaknai agar sistem kehidupan nasional yang meliputi aspek etika,moral, politik,ekonomi, sosial budaya,pertahanan keamanan dalam rangka pencapaian cita-cita dan tujuan bangsa yang berlandaskan UUD 1945 tutupnya.

SHARING

PinIt
submit to reddit

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Top